Dr. Enni Ungkap Pentingnya Etika dalam Kehidupan Digital

Berita

Kehidupan Digital

Muhtar

Kehidupan Digital

Teknologi digital kini semakin dekat dengan masyarakat. Sebagian besar orang kini tidak bisa lepas dari kegiatan digital. Oleh karena dibutuhkan seperangkat aturan agar kegiatan digital tersebut memberikan manfaat.

Hal tersebut disampaikan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Dr. Enni Soerjati Priowirjanto, S.H., M.H. dalam acara Public Lecture yang diselenggarakan oleh Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) pada Sabtu (10/12/2022).

“Yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kita mempunyai rambu-rambu atau pedoman dalam kegiatan digital,” kata Enni.

Kenapa harus ada pedoman? Enni menjelaskan tiga alasa. Pertama, agar kehidupan digital itu dapat mempengaruhi kehidupan nyata manusia. Kedua, kehidupan digital tidak akan berkelanjutan jika tidak ada etika.

“Ketiga, etika digital merupakan kebutuhan bersama yang harus dijaga agar kita semua dapat menikmatinya,” jelas Enni.

Ia kemudian memberikan contoh pelanggaran dalam kehidupan digital. Di antaranya menyebarkan hoaks, pencemaran nama baik, penipuan online, bullying, perjudian online.

Kemudian menyebarkan berita kebencian, mengunggah foto-foto yang tidak pantas, pembajakan, spam, dan pencurian data pribadi.

Di Indonesia, pedoman dalam kehidupan digital itu diatur dalam dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Lebih lanjut, Enni menjelaskan tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Ia menjelaskan empat wilayah privasi, yaitu privasi atas komunikasi, privasi atas anggota badan, privasi atas informasi, dan privasi atas territorial.

Sesuai dengan pasal 65 UU Nomor 27 Tahun 2022, ia mengatakan bahwa setiap orang dilarang secara hukum, pertama memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.

“Kedua, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Dan ketiga menggunakan data pribadi yang bukan miliknya,” jelasnya.

Bagi seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap tiga hal tersebut, diancam dengan hukuman pidana paling lama 4-5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp4-5 miliar.

share :

Newsletter

Signup our newsletter to get update information, news or insight for free.