Anggota Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pemilu kerap disederhanakan hanya sebatas pada kontestasi dan kampanye.
Dalam webinar peringatan sumpah pemuda dengan tema “Pemuda Digital, Jaga Stabilitas Pemilu demi Perubahan dan Kemajuan Bangsa”, ia menjelaskan pemilu lebih penting dari itu.
“Satu, pemilu itu adalah kewajiban konstitusional di negara-negara demokrasi konstitusional termasuk di Indonesia yang secara sadar dan bertanggung jawab memilih satu sistem kedaulatan rakyat yang dicantumkan di dalam konstitusinya,” kata Rifqi pada Sabtu (28/10/2023).
“Karena itu tidak ada instrumen lain untuk kemudian mengimplementasikan kedaulatan rakyat kalau kemudian kita tidak menyelenggarakan pemilu,” lanjutnya.
Yang kedua, lanjut Rifqi, pemilu adalah instrument untuk membatasi kekuasaan. Ia menyebut bahwa kekuasaan itu cenderung korup, makanya harus dibatasi.
“Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Bahwa kekuasaan itu pasti cenderung disalahgunakan, dikorupsi, dan kekuasaan yang tanpa batas itu pasti akan menghadirkan korupsi yang merajalela atau penyalahgunaan kekuasaan yang merajalela,” tambahnya.
Dijelaskan Rifqi, salah satu contoh dari pembatasan kekuasaan adalah pembatasan periodisasi dan setiap priodisasi harus dilakukan pengambilan mandat baru melalui pemilu.
Lebih lanjut, Rifqi mengingatkan peran penting pemuda dalam menjaga martabat pemilu 2024 nanti. Ia menyebutkan pemilu 2024 nanti, pemilih akan didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z. Dua generasi ini, menurut Rifqi, cenderung lebih familiar dengan dunia digital sebagai sarana komunikasi, literasi dan lainnya.
“Pertanyaannya adalah seberapa mampu generasi muda itu untuk kemudian berkontribusi menghadirkan perubahan di dunia digital atau justru dia hanya menjadi konsumen dari berbagai macam isu informasi yang tentu tidak semua akurat,” kata Rifqi.
Ia pun mengingatkan polarisasi pada pemilu sebelumnya tidak lepas dari bias informasi yang hadir di tengah-tengah masyarakat.
“Karena itu saya berharap kita semua bisa menjaga etika, moralitas, integritas, keguyuban kita sebagai sesama warga bangsa. Jangan sampai pemilu yang sifatnya normal 5 tahun sekali pasti kita lakukan untuk memastikan pergantian kekuasaan yang legitimate,” tutupnya.
