Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan bagian terpenting dari proses pemilu adalah meningkatkan kualitas pemilu itu sendiri. Menurut Ray, pemilu bukan sekedar mekanisme mekanisme untuk memastikan orang-orang yang buruk tidak terpilih, tapi juga bagaimana demokrasinya hari demi hari makin membaik.
“Nah, oleh karena itulah keterlibatan kita, khususnya kaum muda, tidak hanya di hari H, tapi mestinya dia mulai dari sekarang untuk memastikan semua proses dan tahapan pemilu itu memenuhi unsur, lebih dari sekedar unsur aturan, tetapi juga etik di dalam demokrasi,” kata Ray dalam webinar dengan tema Pemuda Digital, Jaga Stabilitas Pemilu demi Perubahan dan Kemajuan Bangsa, Sabtu (28/10/2023).
Ray menjelaskan etik berbeda dengan aturan. Aturan mengatur boleh dan tidak boleh, sedangkan etik merupakan wilayah baik dan tidak baik.
Menjelang Pemilu 2024 ini, ia menyoroti para kontesten yang melupakan etik dalam berdemokrasi. Maka yang tersaji di tengah masyarakat adalah manuver-manuver politik yang hanya berlandaskan pada kalkulasi elektoral.
“Orang dipertemukan adalah soal kalkulasi-kalkulasi elektoral. Kalau saya dengan dia menang. Nah, karena dipertemukan oleh kalkulasi-kalkulasi elektoral itu, maka orang mengabaikan etik, lebih turun sedikit orang jika penting mengubah aturan demi mendapatkan angka-angka elektoral itu,” jelas Ray.
Pada kesempatan itu, Ray juga menyoroti soal dinasti politik. Menurutnya dinasti politik adalah alarm bahaya bagi demokrasi.
Ray mengatakan dinasti politik di Indonesia mengalami peningkatan. Dari tahun 2004 ke 2010, ia menemukan ada 61 daerah dikuasai oleh dinasti politik.
Jumlah ini terus bertambah dan bahkan pada tahun 2021, ia menemukan 171 daerah yang dikuasai oleh dinasti politik.
“Itu 21 persen dari total daerah kita di seluruh Indonesia. Jadi, dia bukan berkurang, dia malah bertambah,” tegasnya.
Ia mengungkapkan setidaknya ada dua masalah yang timbul dari dinasti politik. Yang pertama, ia tidak menemukan daerah yang dikuasai dinasti politik berkembangan lebih baik disbanding daerah lain.
Yang kedua, lanjut Ray, terdapat terdapat 17-18 daerah yang masuk penjara karena terjadinya dinasti politik di daerah itu.
“Sehingga KPK atau penjara kita yang penuh dengan koruptor itu sebetulnya juga adalah produk dari sebuah dinasti. Jadi di sana berkumpul sekarang keluarga sejahtera koruptor karena ada setidaknya 17-18 daerah yang penghuni penjaranya adalah koruptor-koruptor yang merupakan produk dari dinasti,” ungkap Ray.
Ditegaskannya bahwa dinasti politik tidak memberikan manfaat bagi pengembangan demokrasi di Indonesia juga pada pengembangan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Oleh karena itu, Ray mengajak kepada para pemuda untuk menjaga marwah demokrasi di Indonesia. Baginya, demokrasi bukan milik generasi saat ini saja, tetapi juga milik generasi yang akan datang.
“Maka kewajiban kita adalah menjaganya. Jangan sampai kualitas demokrasi kita menurun, apalagi ia sampai kemudian tidak bermakna sama sekali bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negeri,” tutupnya. (*)
