Tantangan Pendidikan Periode 2024 – 2029

Artikel

Muhtar

Penulis: Prof. Dr. Laode Masihu Kamaluddin, M.Sc., M.Eng. (Rektor UICI)

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulaunya sebanyak 17.508, merupakan negara yang sangat strategis dengan jumlah penduduk yang besar atau nomor 4 di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Keanekaragaman Fauna, Flora, budaya dan memiliki kearifan lokal yang unik yang menyebar di pulau-pulau besar dan kecil, memerlukan sistem pendidikan spesifik dengan akses yang luas dan untuk mencerdaskannya perlu suatu strategi yang mengedepankan keadilan, pemerataan sehingga tidak ada yang ditinggalkan. Dengan demikian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) seharusnya berdasarkan pada prinsip keadilan dalam kecerdasan, merata dalam kesejahteraan.

Dengan mengacu pada pembangunan yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanahkan dalam preambul Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, maka rencana pembangunan pendidikan nasional jangka panjang, menuju tahun emas 2045, hendaknya dapat dimulai pada saat Presiden terpilih bulan Februari 2024 dalam pembangunan jangka menengah nasional (2024-2029). Arah pembangunan pendidikan nasional mestinya mengandung kecerdasan yang dilandasi oleh moral dan karakter yang kuat dengan kreativitas dan daya saing antara lain di bidang penelitian dan pengembangan teknologi digital sehingga bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Langkah-langkah strategis di bidang pendidikan, Indonesia bisa belajar dari pengalaman negara-negara yang telah mampu mensejahterakan bangsanya seperti Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, Korea, China, Singapura dan India. Pada umumnya mereka memiliki orientasi pendidikan jangka panjang dan jangka menengah yang menjadi acuan pengembangan pendidikan nasional mereka. Acuan tersebut sudah barang tentu relevan dengan tantangan dan tuntutan zaman digital. Sejak tahun 2020 Indonesia telah menyongsong tibanya suatu kondisi yang disebut dengan bonus demografi.

Kondisi tersebut adalah situasi di mana komposisi masyarakat Indonesia didominasi oleh golongan muda usia produktif dalam jumlah yang sangat besar. Kondisi tersebut akan menghadirkan window of opportunity bagi lompatan pembangunan nasional jika angkatan muda usia produktif tersebut memiliki kualitas dan kapasitas yang dibutuhkan bagi bangsa untuk berkompetisi dalam persaingan global. Bonus demografi tanpa diiringi dengan kualitas dan kapasitas SDM yang baik akan menjadi bencana bonus demografi nasional.

Namun sayangnya Indonesia menghadapi tantangan tingginya jumlah penduduk usia muda (15-24 tahun) tanpa kegiatan produktif, yaitu tidak sedang menempuh pendidikan, tidak sedang bekerja, dan tidak sedang mengikuti pelatihan, atau sering disebut NEET (Not in Education, Employment, and Training). Jumlah penduduk usia muda tanpa kegiatan (dependency ratio) meningkat dari 9,73 juta orang pada tahun 2018 menjadi 10,92 juta orang pada tahun 2020. Jumlah penduduk usia muda tanpa kegiatan pada tahun 2020 tersebut bahkan lebih besar dari jumlah penduduk pengangguran yang mencapai 9,76 juta orang, sehingga secara total terdapat 20,68 juta orang penduduk usia produktif yang tidak produktif.

Adapun kualitas dan kapasitas yang diperlukan untuk mengiringi bonus demografi adalah SDM yang berkarakter, terampil, kreatif, mandiri dan bermoral Pancasila. Namun dalam kondisi saat ini untuk mencapai pembangunan SDM yang diharapkan masih terdapat adanya kendala, sebagai berikut:

Saat ini wajib belajar sudah mencapai 13 tahun dari yang dahulu 12 tahun, sayangnya tambahan 1 tahunnya adalah penambahan di bawah yaitu PAUD.

Link and Match antara dunia pendidikan dengan kebutuhan di dunia kerja dan kebutuhan dalam kehidupan yang sangat kompetitif.

Dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, yang seharusnya menjadi eksalator intelektual atau center of excellence masih memiliki kecenderungan untuk mencetak sarjana-sarjana yang masih generik, di mana para sarjana tersebut lebih banyak mengenyam pendidikan yang sifatnya kognitif atau teoritis dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang tepat-guna. Di beberapa perguruan tinggi pada program studi perikanan ada sekolah profesional udang, sekolah profesional koi, sekolah profesional rumput laut sehingga ketika perusahaan membutuhkan mereka siap tanpa perlu adanya pelatihan lebih dahulu. Namun demikian pendidikan juga harus secara seimbang memproduksi SDM yang berorientasi praktek dan SDM yang berorientasi keilmuan (research and development). Contoh: Malaysia dan Vietnam saat ini memiliki keunggulan dalam industri chip semi-konduktor karena pengembangan pembangunan SDM di bidang research and development.

Iklim pendidikan dan riset saat ini sangat birokratis, sehingga menghambat kreatifitas dan tidak berhasil membudayakan perilaku dan pemikiran research and development (perilaku dan formulasi kebijakan berbasis data yang akurat dan pemanfaatannya secara tepat guna).

Masih terdapat adanya digital gap di dunia pendidikan, di mana aspek digital merupakan salah satu katalis penting dalam pembangunan pendidikan.

Kita saat ini belum memiliki statistik yang pasti terkait dengan pendidikan digital. Institusi Pendidikan saat ini harus memiliki konten yang sesuai karena saat ini Pendidikan kita terlalu sentralistis dan analog. Selain itu, bagaimana manajemen kelembagaan pendidikan kita saat ini juga masih perlu diatur karena terlalu birokratik dan sentralistik. Perlu adanya juga pemerataan pendidikan dan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Sehingga ruang kreatifnya terbatas.

Berkaitan dengan hal tersebut Universitas Muhamadiyah Malang (UMM) sebagai contoh menerapkan center of excellency di tiap prodi sehingga ruang kreatif mahasiswa ada karena jika harus membuat prodi susah juga karena harus setor dana sekitar 500 juta untuk 1 prodi. Dikhawatirkan bahwa akan terjadi silent culture di Indonesia, di mana kualitas outputnya dan ruang kreatifitasnya terbatas. Maka solusi yang perlu dilaksanakan adalah “de-birokratisasi” sistem kelembagaan sistem pendidikan nasional yang perlu diatur ke arah digital.

Kita ada setitik harapan karena di Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) platform pendidikannya telah menggunakan Artificial Intelligence (AI) sehingga penyelenggaraan pendidikannya dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan siapa saja untuk memperkuat link and match kurikulumnya terintegrasi dengan project based sehingga mahasiswa tumbuh dan berkembang antara kognitif dan psichomotoric atau keterampilan secara berimbang. (Work with Hard, Head and Hand). Dengan adanya model Pendidikan UICI yang dilakukan full digital dan paper less perlu didorong untuk menjadi salah satu contoh Pendidikan untuk menyongsong 100 tahun Indonesia emas pada 2045.

Bangsa yang maju adalah bangsa yang menguasai Saintek dan memiliki perkembangan inovasi yang tinggi. Sementara itu, dalam konstelasi global penguasaan Saintek bagi negara-negara maju merupakan kunci kekuatan dan hal tersebut merupakan kondisi status quo yang sangat dijaga, sehingga sangat kecil kemungkinan terjadinya transfer of technology kepada negara-negara berkembang. Pernyataan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) pada tahun 2022, Indonesia tertinggal dalam riset dan inovasi. Di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat ke 8 dari 11 negara. Dalam skala global, posisi Indonesia berada pada peringkat 75 dari 132 negara, di antara Georgia pada peringkat 74 dan Jamaika pada peringkat 76 (Hasil Rilis Indeks Inovasi Global 2022 oleh World Intellectual Property Organization/WIPO).

Perpres No.38/2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 sudah mencanangkan sinergi dan pengembangan kemampuan riset nasional untuk mendukung kebutuhan inovasi bagi percepatan pembangunan nasional yang mencanangkan indikator capaian pembangunan SDM riset dengan target 8.600 orang per 1 juta penduduk. Yang kenyataannya saat ini hanya 199 per 1 juta penduduk. Kondisi tersebut jauh ketinggalan dengan Malaysia yang memiliki jumlah rasio SDM riset 503 per 1 juta penduduk.

Kita perlu menentukan bahwa apakah digital ini adalah “domain” atau “instrumen”. Jika dia disebut domain, maka ini merupakan dunia baru yang mau tidak mau harus diikuti perubahannya. Misalkan membahas digitalisasi ekonomi, apakah kita punya sovereignty? Sepertinya tidak, karena alatnya pun bukan dari negara kita bahkan otaknya pun bukan dari kita. Aspek digital ini merupakan domain yang baru. Singapura dan Cina pada tahun 1970-an dan 1980-an mengatakan bahwa ke depan adalah masanya elektronik dan service, di mana perguruan tinggi adalah tempat imajinasi diturunkan kepada praktiknya. Ke depan, negara kita harus fokus pada riset yang spesifik menghasilkan suatu karya. Misalkan power storage yang didapatkan dari sinar matahari kemudian digunakan sebagai sumber tenaga. Contoh selanjutnya, Indonesia juga kaya akan arus laut, gas laut, yang dapat digunakan untuk turbin dengan tenaga arus laut untuk menghasilkan tenaga listrik. Hal ini dimungkinkan guna menghemat harga listrik setengah harga dari apa yang terjadi saat ini. Sehingga, pemerintah Indonesia itu bisa fokus pada 2 hal, yaitu advance technology dan creative industry.

Penyebab ketertinggalan tersebut diatas adalah karena ekosistem riset di Indonesia belum memberikan ruang yang terbuka bagi para Peneliti untuk melakukan riset, diantaranya meliputi:

1. Keberadaan dan peran dari BRIN belum mencapai target:

  • Kekurangan anggaran belanja pegawai/modal (dari Rp.6,5T pada TA 2023, sekitar 65% teralokasi untuk dukungan pegawai/modal bukan untuk penelitian, sementara sisanya sebesar 35%/Rp.2,2T baru teralokasi untuk dukungan penelitian).
  • Sentralisasi riset oleh BRIN ternyata tidak bersinergi dengan berbagai potensi riset di berbagai Perguruan Tinggi.
  • Rendahnya konektivitas antara swasta/industri dan aplikabilitas program kerja dengan riset yang dilakukan BRIN.
  • Terjadinya indikasi kuat politisasi di BRIN di mana hal ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, kedepan BRIN harus fokus pada RisTek dan pengembangan budaya terutama budaya digital.

2. Anggaran 20% APBN untuk Pendidikan Nasional belum memprioritaskan dukungan untuk kegiatan riset. Penelitian itu ada 3, riset untuk kebijakan, ilmiah, dan untuk industry.

3. Kurangnya implementasi “Tata Kelola” yang memberikan perlindungan dan keleluasaan bagi Peneliti untuk melakukan riset. (beban administrasi yang tinggi, tidak ada jaminan karir, dan renumerasi tidak memadai sebagai insentif)

4. Belum terbangunnya sinkronisasi Riset diantara para stakeholders (Bisnis/Industri, Peneliti/Akademisi, dan Policy-making)

5. Kurangnya dukungan pengajar/dosen bagi SDM riset secara kuantitas dan secara kapasitas.

Perlu segera dipikirkan secara bertahap membangun dunia pendidikan yang mengarah pada subsidi biaya sekolah di perguruan tinggi hingga secara bertahap tercapai adanya pendidikan gratis di tingkat perguruan tinggi.

Kita harus sepakat untuk melakukan reform to transform dibidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang artinya ber- kesinambungan dengan perubahan.

share :