Tidak Bisa Dihindari, Ini Strategi Kominfo Hadapi Perkembangan Teknologi Digital

Berita

Muhtar

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong mengatakan perkembangan teknologi digital saat ini tidak bisa dihindari. Menurutnya perkembangan teknologi digital merupakan sebuah tantangan yang harus dijawab dari berbagai sisi.

“Ini merupakan suatu tantangan, sebuah disrupsi. Karena itu kita harus menjawabnya dari berbagai sisi. Pertama dari sisi sumber daya manusia. Dari sumber daya manusia bagaimana kita menyiapkan talenta-talenta digital di Indonesia,” kata Usman saat menjadi narasumber dalam acara Digital Campus Orientation (Digication) Batch 4 Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) pada Jumat (10/03/2023).

Selain itu, Usman menyampaikan bahwa pemerintah juga memiliki beberapa program-program untuk meningkatkan literasi digital.

Pemerintah memiliki program literasi digital nasional, digital talent scholarship, dan digital leadership academy yang bekerja sama dengan universitas di Indonesia maupun di luar negeri.

Usman menegaskan kesiapan SDM yang memiliki talenta digital ini merupakan satu hal yang tidak bisa ditawar.  Hal itu dalam rangka untuk membangun teknologi yang berpusat kepada manusia, bukan kepada teknologi itu sendiri.

“Karena biar bagaimanapun kita membangun teknologi harus berpusat kepada manusia, bukan kepada teknologi itu sendiri, tetapi bukan berarti juga tidak penting teknologinya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Usman menyampaikan pentingnya regulasi di tengah perkembangan teknologi digital.

Ia menyebut saat ini di Indonesia sudah ada beberapa regulasi yang mengatur tentang perkembangan teknologi digital, yaitu UU ITE, PP No. 71 Tahun 2019, Peraturan Menteri  Komunikasi dan Informatika No. 5 tahun 2020, dan lain-lain.

Ia menjelaskan regulasi itu penting agar perkembangan teknologi digital itu benar-benar membawa kemaslahatan untuk manusia, bukan meresahkan.

Sebagai contoh adalah perkembangan dari ChatGPT. Usman mengatakan ChatGPT harus mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Tujuan dari pendaftaran PSE itu adalah agar pemerintah bisa memonitor perkembangan platform tersebut.

“Seperti apa mereka. Semua sama. Google juga kita data, kita minta daftar. Facebook, Meta, Instagram, Tiktok, Paypal, semua kita berlakukan kewajiban untuk mendaftar,” ungkapnya. (*)

share :

Newsletter

Signup our newsletter to get update information, news or insight for free.