Warga dan Pemerintah Indonesia baru-baru ini dihebohkan dengan kebocoran data pribadi meliputi nomor KTP, nomor KK, nomor telepon, dan lainnya oleh oknum situs gelap dengan nama pengguna Bjorka. Pengguna anonim ini terdaftar di forum online Breached Forums dan juga memiliki akun Twitter serta Telegram yang sudah ditangguhkan.
Terbaru di tanggal 10 sampai 11 September 2022, Bjorka melakukan doxing atau menyebarluaskan data milik beberapa pejabat publik seperti Johnny G Plate (Menteri Komunikasi dan Informatika), Puan Maharani (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat), Semuel Abrijani Pangerapan (Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo), Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi), dan Indonesia Erick Thohir (Menteri Badan Usaha Milik Negara) melalui grup Telegram. Dikutip dari CNN Indonesia, ternyata, Bjorka juga telah melancarkan aksinya sebelum kejadian tersebut dan ia unggah di situs forum online Breached Forums “breached.to”.
April tahun 2020, Bjorka pernah membobol data pribadi pengguna Tokopedia yang berisi user ID, password, e-mail, hingga nomor telepon.
Di tahun 2022, Bjorka kembali berulah dengan meretas data pribadi. Bulan Agustus, data 270 juta pengguna Wattpad dan 26 juta pengguna IndiHome juga diretas oleh Bjorka. Masih di bulan Agustus, user ini mengunggah 1,3 miliar data pengguna SIM card yang ia akui dibobol dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berisi nomor KTP, nomor telepon, dan tanggal registrasi.
Pada 6 September, data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) berisi 105 juta data meliputi nomor KK, nomor TPS, tanggal lahir, status penyandang disabilitas, dan lainnya. Lewat situs yang sama, Bjorka mengunggah data berupa dokumen negara yang diklaim milik Presiden Joko Widodo. Dokumen sebesar 4 MB berjudul “Permohonan Dukungan Sarana dan Prasarana”, “Surat Rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup”, dan lain sebagainya.
Dikutip dari Liputan6, aksi ini disebut oleh Bjorka melalui akun Twitter-nya sebagai bentuk dari demonstrasi di era yang baru. Ia mencuit tentang bagaimana mudahnya sistem keamanan yang dikelola pemerintah Indonesia.
Disamping itu, dikutip dari CNN Indonesia, aksi Bjorka juga dianggap mendorong kesaradan tentang keamanan data, terutama pentingnya Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).
